Privatisasi Politik

Oleh

Tutut Herlina

Jakarta – Pascapemilu legislatif, koalisi menjadi topik utama yang terus-menerus membanjiri publik di negeri ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersama Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menamai dirinya koalisi besar.

Sementara itu, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak memberikan nama khusus pada upaya penjajakan yang mereka lakukan. Di luar dua zig-zag partai-partai politik pemenang pemilu itu ada poros tengah yang yang diinisitori Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Meski saling menghujat, dagangan dari koalisi ini sama, “memperjuangkan kepentingan rakyat”. Caranya dengan memperkuat kabinet dan juga parlementer.

Benarkah demikian? Para tokoh politik memang terus-menerus berusaha meyakinkan rakyat bahwa apa yang mereka lakukan demi kesejahteraan rakyat. Mereka juga terus-menerus menjanjikan upaya perubahan. Namun, tenyata gejala tidak sama dengan hakikat. Janji tidak sama dengan yang dilakukan.

Lihat saja, para calon anggota legislatif (caleg) yang sudah terbukti tidak mendapatkan suara terbanyak tetap berusaha membeli suara dari calon lain supaya bisa duduk sebagai anggota dewan. Harga persuara berkisar antara Rp 20.000-25.000.

Saat ini, aktivis yang gagal menjadi anggota dewan pun sibuk mencari dana untuk mengembalikan utang. Caranya, dengan menjadi tim sukses para calon presiden (capres).

Lihat juga bagaimana tindak-tanduk para elite politik di Partai Golkar. Meskipun hasil rapat pimpinan (rapimnas) khusus memutuskan Ketua Umumnya, Jusuf Kalla menjadi capres, keputusan itu mendadak ditentang kembali oleh sejumlah elite di partai itu. Bahkan, mereka tak segan-segan menjilat ludah sendiri..

Aburizal Bakri dan Muladi menginginkan kembali berkoalisi dengan Partai Demokrat. Upaya “mendongkel” Kalla itu pun ditengarai sarat dengan posisi-posisi yang akan didapatkan para elite itu dalam kabinet Susilo Bambang Yudhoyono.

Di sisi lain, mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung juga melakukan zig-zag tersendiri. Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang tadinya mendeklarasikan dirinya sebagai capres, bisa dengan mudah “rela” duduk sebagai calon wakil presiden (cawapres).. Baru-baru ini, ketika tingkat elektabilitas Ketua Umum Megawati Soekarnoputri diragukan dapat menyaingi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Yudhoyono, muncul keinginan memasangkan Prabowo dengan putri Mega, Puan Maharani. Padahal, hasil rapimnas PDIP sebelumnya menegaskan Megawati sebagai capres tunggal dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Kepentingan Segelintir Elite

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mencoba membangun koalisi dengan Partai Demokrat pun juga sudah menetapkan pos-pos kabinet sejak dini, sebagai bagian dari tawar menawar.

Pada kenyataannya, pertemuan demi pertemuan antara tokoh politik yang ramai-ramai diberitakan selama ini sebenarnya tak lebih dari upaya untuk memenangkan kepentingan pribadi-pribadi. Mereka bahkan menggeser makna politik yang sejati. Demi kepentingan pribadinya, politik yang seharusnya menjadi arena publik digeser menjadi kepentingan privat. Politik pun tak lagi menjadi urusan nilai, tetapi telah disulap menjadi urusan komersial.

Politik tak lagi bicara tentang untung dan rugi bagi rakyat, tapi hanya menjadi urusan harga-harga. Atau singkatnya, berapa harga si A dan berapa harga si B. Bisa pula, berapa harga partai A dan berapa harga partai B.

Oleh karena itu, tak aneh jika koalisi saat ini pun sepertinya mengalami jalan buntu. Koalisi bukan berdasarkan kesamaan program melainkan berbasiskan semangat emosional para pihak yang ingin mencapai kekuasaan. Turun posisi pun tak masalah sepanjang masih mendapatkan kekuasaan. Mengenai fenomena seperti ini, tokoh revolusi Rusia Vladimir Lenin menyebutkan sebagai kepanikan orang-orang di pinggir jurang yang mulai kehilangan nalar.

Maka, naif mempercayai bahwa mereka akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Bagaimanapun juga, aksi akan membentuk watak dan juga moral. Penguasa yang selalu melandaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat tentu saja akan memiliki watak yang anti pada perjuangan rakyat. Ujung-ujungnya, kebijakan dan produk undang-undang yang pro rakyat pun akan jauh panggang dari api. Yang ada hanyalah kepentingan dan produk hukum yang berguna untuk kepentingan pribadi atau paling banter kepentingan segelintir elite.

Soal Namru 2 Upaya Menjual Kedaulatan Perlu Diwaspadai

Oleh
Tutut Herlina

Jakarta - Meski bangsa ini tengah terfokus pada agenda pemilu, kewaspadaan terhadap upaya pihak tertentu menjual kedaulatan negara harus mendapatkan perhatian serius.

Pasalnya, akhir-akhir ini, sejumlah pihak secara diam-diam berusaha membuat kembali laboratorium Naval Medical Research Unit (Namru)-2, kembali beroperasi di Indonesia. Padahal, keberadaan laboratorium itu sudah ditolak Menteri Kesehatan (Menkes) Fadillah Supari, karena dianggap merugikan kekayaan negara.

Juru Bicara Front Usir Namru-2 Agung Nugroho dalam diskusi publik di Jakarta, Selasa (28/4), mengatakan, keberadaan laboratorium Namru-2 harus ditolak karena telah mengancam jiwa rakyat Indonesia. Selama ini, laboratorium itu tak hanya meneliti penyakit menular yang ada di Indonesia, tetapi juga mengembangkan berbagai virus penyakit tanpa pengawasan dan pelaporan pada pemerintah Indonesia.

Berbagai penyakit menular yang berkembang di Indonesia dan pernah diteliti di laboratorium itu, antara lain penyakit cacar, polio, hepatitis, meningitis ensepalitis (radang otak), enterovirus (tangan, kaki, mulut), malaria, kaki gajah, dipteri, kolera, demam berdarah, antrax, TBC, HIV/AIDS, hingga flu burung.

Ia juga menyesalkan sikap pimpinan DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Soetardjo Soerjogoeritno yang tidak nasionalis.. Tanpa memikirkan nasib rakyat, pada 19 Februari lalu, ia mengirim surat kepada menteri luar negeri yang isinya mengusulkan supaya laboratorium Namru-2 beroperasi kembali.

“Selaku Wakil Ketua DPR, lembaga yang katanya mewakili rakyat, ia juga meminta izin tinggal dan bekerja bagi para peneliti AS,” kata Sekjen Dewan Kesehatan Rakyat Jabodetabek itu.
Muhammad Ida Nasim dari Dewan Kebangkitan Islam menambahkan, pengiriman surat kepada menteri luar negeri itu menunjukkan tidak adanya keberpihakan kepada rakyat dan kedaulatan bangsa ini. Tindakan tersebut hanya demi kepentingan pemilik modal asing dan melanggengkan “penjajahan” di negeri ini.

Indro Tjahyono dari Sekretariat Perlindungan Hutan Indonesia (Skephi) menyata-kan, tindakan menjual kedaulatan bangsa itu menunjukkan telah terjadi krisis kepribadian bangsa ini.
“Begitu mudah kita menyerahkan segala sesuatu kepada asing. Namru statusnya itu pangkalan asing, tapi karena Indonesia tidak butuh maka menjadi pangkalan intelijen,” ujarnya.

Pengamat intelijen, Wawan H Purwanto, menyatakan, keberadaan Namru-2 secara fisik tidak membahayakan. Persoalan yang jauh lebih membahayakan negeri ini adalah banyaknya spesimen penyakit yang dibawa keluar negeri oleh para peneliti asing.

“Kami tidak bisa mengontrol setelah lolos. Kalau kami bisa membangun laboratorium yang lebih hebat, keberadaan Namru-2 itu nothing. Hasil beberapa kali penelitian, keberadaan dia di sini tidak bahaya.. Kalau mau kami kejar, yang di Los Alamos,” katanya. Ia mengusulkan, supaya pengawasan Namru-2 dikembalikan kepada TNI AL, sekalipun kerja samanya dilakukan oleh Departemen Kesehatan (Depkes).

SIAPA ATUR FULUS DUNIA ?

Siapa yang memegang uang dia adalah penguasa. tetapi Gardfield, presiden AS, yang ditembak mati setelah melawan kekuasaan bankir pengatur uang di AS mengatakan, siapa yang mengendalikan volume uang disebuah negara adalah tuan sebenernya dari industri dan perdagangan.

Soal kekuasaan dan uang selalu meneteskan darah. Julius Caesar misalnya terbunuh, setelah mengambil kembali hak membuat koin emas dari tangan pedagang uang. Lincoln mati ditembak setelah menerbitkan mata uang "greenbacks" yang tanpa bunga dan utang dari bankir internasional. Jackson, yang berusaha melawan Second Bank Of The US coba dibunuh, namun gagal. Terakhir Kennedy dibunuh juga setelah mengeluarkan EO No. 11110 yang mengembalikan kekuasaan mencetak uang kepada pemerintah, tanpa melalui Federal Reserve.

Demikianlah, sejarah sudah menyatakan, setiap usaha untuk mengembalikan kontrol negara atas uang pasti berkahir dengan maut. Bankir internasional tidak pernah tinggal diam. Mereka menghalangi setiap upaya membongkar sistem bunga utang, yang terpaksa dibayar dengan menaikan pajak penghasilan rakyat AS.

Merekalah elit pengatur uang yang berpengalaman. Metreka ahli dalam mengatur saat yang tepat membuat uang over-supply, memaksa likuiditas kering dan memanen aset perusahaan yang gagal bayar (bangkrut) akibat bunga utang dan tiadanya likuiditas disaat diperlukan. Jika upaya mereka dilawan, yang ada adalah krisis finansial, kelumpuhan sektor riil (deprsi), keterjebakan negara pada utang, bahkan perang. Krisis semacam ini telah berulang sejak tahun 1553 dan 1815 di Inggris, dan berturut-turut pada tahun 1833, 1866, 1877, 1891, 1907 dan 1929 di AS.

Kontrol uang di AS masih dipegang Federal Reserver. uniknya kontrol itu disahkan 22 Desember 1913 saat sebagaian senat liburan natal. The Fed "dimiliki secara privat" oleh elit bankir swasta di London, New York, Berlin, Hamburg, Amesterdeam, Paris, dan Italia yang dikuasai Zionis Internasional.

Disarikan : Majalah EXPAND Edisi 16 feb - 02 Maret 2009, Hal. 51.

ANTEK ASING TETAP BERKUASA

Hampir satu dekade, fundamental ekonomi negeri ini disandera oleh komplotan neoliberal.

Melalui beberapa posisi vital negara : Bank Sentral, Departemen Keuangan dan Kemnetrian ESDAM, mereka tetap eksis dan power full. Terbukti serangkaian kebijakan strategis nasional secara kasat mata dibuat menghamba pada kepentingan asing. Akibatnya, detak kehidupan sosial-ekonomi rakyat erjebak dalam situasi krisis dalam kurun waktu yang tak berkesudahan.

Para komplotan neoliberal dimaksud tidak lain adalah Budiono, Sri Mulyani, dan Purnomo Yusgiantoro. Mereka merupakan perpanjangan tangan dari Mafia Berkley : arsitek dan penggerak utama pembangunan pada rezim otoriter Orde Baru.

Tiga kader Mafia Berkley ini juga disebut-sebut memiliki oengaruh dan networking internasional yang cukup diperhitungkan. Pantas saja, siapapun yang menjadi presiden dan berkuasa di parlemen, tetap tunduk pada kemauan mereka. Dari kenyataan yang ada, wajar jika sebagian orang mempertanyakan pergantian rejim pada pemilu 2009 : untuk apa pemilu dibuat bila kelak yang berkuasa bukan kader partai melainkan antek-antek asing ?

Soal kegusaran terhadap penguasa modal asing juga sempat disuarakan oleh cendikiawan, sebut saja Prof. Dr. Jalaluddin Rakhmat. menurutnya tren yang terjadi dewasa ini adalah pertarungan dari mereka yang memperoleh fasilitas besar-besaran versi mereka yang tersingkirkan. Indonesia sedang mengalami penguasaan perusahaan asing kapitalis internasional (Multinasional Company) yang berkolusi (bekerjasama) dengan pengusaha non pribumi dan mengandeng pemangku kebijakan. "Inilah wujud penguasaan segelintir elit pada ekonomi nasional" katanya.

Pria yang akrab dipanggil Kang Jalal ini mengambil contoh perusahaan multinasional Perancis Carrefour. Menurutnya , pada negeri asalnya Carrefour memiliki gerak yang terbatas. Ia tidak boleh masuk dalam perekonomian sampai pedesaan. tetapi Indonesia berlaku sebaliknya. Carrefour dibiarkan masuk sampai kepelosok-pelosok desa/kampung dan pemukiman kumuh warga. Sehingga menyapu perushaan lokal yang ada. Dulu, bisnis ritel Indonesia dihuni oleh nama besar seperti Golden Truly dan Hero. Lahirlah Hypermarket bernama Giant. "Kalau anda berjalan pada daerah kiaracondong Bandung, dan itu adalah daerah miskin, ternyata ada tiga buah mall besar. Memang mereka tidak laku, tetapi bukan berarti pengusaha kecil tambah makmur tetap saja tergilas." terang kang Jalal.

Sekedar info, kanibalisasi pasar terjadi juga saat pasar tradisional memakan mall besar. Ambil contoh pasar Jatinegara Jakarta Timur. Pertanyaannya apakah itu bisa menjadi acuan ? Kang Jalal mengambil contoh ain dalam pengelolaan tambang yaitu Freeport dan Blok Natuna. Itulah salah satu pilar kekuasaan asing di Indonesia. Pemilik modal menggunakan hasil bumi Indonesia untuk memperkaya diri sendiri saja. Sementara esekutif dan legislatif lebih memilih mensahkan produk undang-undang yang peduli pada kepentingan pemilik modal. Lihat saja produk UU yang mereka hasilkan seperti ; UU Migas, UU Privatisasi Air, Pendidikan, Pertanahan, dan terakhir UU Pelabuhan. "Makanya, bukan cuma eksekutif, legislatifpun butuh diawasi rakyat." tandas Kang Jalal.

disarikan dari : Majalah EXPAND, edisi 16 Februari - 02 Maret 2009 hal 47 - 48.

Pasien Merosot, RS Omni 'Banting Harga'

Jum'at, 11 Desember 2009, 08:53 WIB

Umi Kalsum

VIVAnews - Perseteruan antara RS Omni Internasional dan Prita Mulyasari yang kembali memanas memberikan pukulan telak bagi rumah sakit yang berlokasi di Kota Tangerang itu. Rumah sakit itu makin ditinggalkan pasiennya.

Pantauan VIVAnews baru-baru ini, rumah sakit terlihat lengang. Tidak banyak kendaraan yang terparkir di halaman rumah sakit tersebut. Hanya tampak beberapa mobil berjejer di lahan parkir depan rumah sakit dan kendaraan roda dua di parkir basemen.

"Pastinya ada penurunan,” kata Sekretaris Manager RS Omni Internasional Lalu Hadi saat ditemui VIVAnews di Kota Tangerang Selatan Fair, Kamis 10 Desember 2009. Meskipun mengakui adanya penurunan, Lalu Hadi tidak mau menyebutkan berapa prosentasenya.

Pengakuan serupa juga diungkapkan Promotion Communication RS Omni Internaional Ogi Anna. "Sejak pertama kali kasus Prita mencuat, terjadi penurunan yang sangat signifikan. Namun, untuk gerakan kumpul poin, kami belum terlalu pantau angka penurunannya,” kata Ogi.

Ogi mengaku harus bekerja lebih berat lagi untuk meyakinkan masyarakat akan pelayanan RS Omni Internasional. "Opini masyarakat tentang RS Omni yang sudah berkembang akan selalu tetap ada di pikiran mereka. Karena itu saya selaku promotion communication melakukan upaya turun langsung ke lapangan dengan memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat,” terangnya.

Selain melakukan upaya pemulihan imej, RS Omni juga membuat progam special edition sebagai langkah promosi dengan sistem package (paket). "Tentu harga paket ini lebih murah dari harga normal. Karena sudah dikemas menjadi satu, tidak terpisah-pisah," ujar Ogi yang membantah ada isu RS Omni Internasional memberlakukan diskon hingga 75 sejak sejak imej negatif melekat ke rumah sakit tersebut. "Kalau ada diskon 75 persen, kita dan pegawai tidak makan dan punya gaji dong," tandasnya.

Pernyataan Pers PETISI 28

Aspirasi Rakyat "Angket Sandal Century" Dibajak, Gerakan Politik adalah Keharusan.

Tuduhan dan ketakutan presiden SBY bahwa gerakan sosial memperingati hari anti korupsi se-dunia pada tanggal 9 desember 2009 akan ditumpangi oleh gerakan politik adalah sebuah tuduhan yang sangat faktual dan dan tepat. Gerakan politik untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa, terutama membongkar skandal uang rakyat Rp 6,7 T adalah sebuah keharusan untuk ditempuh oleh mahasiswa, pemuda, intelektual, tokoh agama dan rakyat jelata. Sebuah keharusan menempuh gerakan politik parlemen jalanan lantaran hampir semua institusi negara, esekutif, legislatif dan yudikatif sudah tidak lagi lagi dipercaya. Hampir semua lembaga tinggi negara telah dibajak oleh para penumpang gelap yang bernama "Buaya Markus".

"Gerakan politik untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa, terutama membongkar skandal uang rakyat Rp 6,7 T adalah sebuah keharusan untuk ditempuh oleh mahasiswa, pemuda, intelektual, tokoh agama dan rakyat jelata"

Hak angket DPR soal skandal Century adalah aspirasi rakyat yang telah diperjuangkan berhari-hari melalui gerakan parlemen jalanan maupun melalui opini yang disuarakan di berbagai media massa (cetak dan elektronik) dan dunia maya. Namun, aspirasi hak angket tersebut telah dibajak secara sistematis oleh anggota DPR dari partai koalisi KIB. pembajakan tersebut telah dengan sukses Idrus Marham, Sekjend Partai Golkar yang diduga sangat akrab dengan keluarga cikeas, sebagai ketua pansus. Ujung dari angket century tersebut sudah sangat terang benderang, mengikuti skenario angket BBM, yang berakhir dengan aborsi politik, mengubur aspirasi rakyat dan mengamankan kepentingan politik presiden SBY.

"Wapres JK yang saat itu sebagai pejabat presiden, bahkan berkali-kali mengtakan bahwa kebijakan pengucuran dana Rp 6,7 T tersebut adalah perampokan, menyalahi prosedur dan diluar persetujuannya sebagai pejabat presiden."

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan audit terhadap kebijakan pengucuran uang rakyat Rp 6,7 T untuk Bank Century, yang kesimpulannya terjadi "penyalahgunaan wewenang kekuasaan" yang dilakukan oleh pemerintah. BPK adalah lembaga tinggi negara yang audit-nya harus ditaati dan ditempatkan setara dengan fatwa MA maupun keputusan politik DPR dan Presiden. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan telah mengatakan bahwa keputusan pengucuran dana Rp 6,7 T bukan keputusan dirinya secara pribadi, tapi kebijakan pemerintah yang dilakukan atas sepengetahuan dan sepertujuan presiden SBY. Wapres JK yang saat itu sebagai pejabat presiden, bahkan berkali-kali mengatakan bahwa kebijakan pengucuran dana Rp 6,7 T tersebut adalah perampokan, menyalahi prosedur dan diluar persetujuannya sebagai pejabat presiden. jadi, sangat jelas kebijakan tersebut adalah kebijakan presiden SBY sebagai kepala pemerintah yang dilakukan oleh menkeu dan Gubernur BI saat itu Boediono.

Aksi massa damai 9 Desember 2009 adalah gerakan moral yang bertujuan politik, yaitu untuk membongkar skandal uang rakyat Rp 6,7 T. Mengusut, mengadili dan memberhentikan semua pejabat negara yang terlibat dalam skandal tersebut.

Jakarta, 06 Desember 2009
Dibacakan di Doekoen Coffee - Pancoran Jaksel

PIDATO KAWAN NELES (DKR Desk Papua) DALAM DEKLARASI SFUR

Hadirin yang kami hormati!

Salam sejahterah dari rakyat kami di tanah Papua!

Saat ini rakyat Papua sangat prihatin, gelisah dan marah! Karena sudah terbayang kesulitan pelayanan kesehatan rakyat Papua dibawah Menteri Kesehatan Agen Namru-2, Endang Rahayu Sedyaningsih, yang sengaja di pasang oleh Imperialis Amerika dan disetujui oleh Presiden SBY!

Sudah puluhan tahun rakyat Papua menderita dibiarkan tertinggal dibidang kesehatan. Sementara sumber daya alam kami dibiarkan dirampas oleh perusahaan-perusahaan asing seperti Freeport Mc Moran dan lain sebagainya. Sementara, pemerintah pusat menerima keuntungan dari perusahaan-perusahaan asing itu tanpa memikirkan penderitaan kami rakyat Papua terutama dibidang kesehatan !

Sebagian politisi di Jakarta puluhan tahun memperkaya diri menjual penderitaan kami rakyat Papua, menggantikannya dengan pundi-pundi rupiah dan dollar, sementara anak-anak kami sakit, lapar kemudian mati. Belum lagi, teror atas nama keamanan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membuat rakyat Papua hidup dalam ketakutan!

Disamping semua itu, berbagai penyakit menular, tidak pernah serius di atasi pemerintah pusat, dibiarkan menyerang, membunuh rakyat Papua. Dari penyakit Malaria, TBC, sampai HIV/AIDS, terus berkembang merengut keluarga kami. Wajar kalau orang Papua menganggap bahwa kami sedang dibunuh pelan-pelan dalam satu genosida dengan menggunakan penyakit menular !

Hingga suatu saat, seorang ibu dokter Siti Fadilah Supari, yang pada waktu itu sebagai Menteri Kesehatan memberikan harapan baru bagi kehidupan kami orang Papua. Kami memanggil Siti Fadilah sebagai Mama Papua. Ibu yang menyelamatkan hidup orang Papua.

Semenjak gempa bumi di Papua November 2004, Siti Fadilah Supari telah menunjukkan perhatian dan ketulusannya membantu rakyat kami yang menderita akibat bencana alam. Karena cinta kasihnya pada rakyat, khususnya pada kami rakyat Papua, seluruh perhatiannya dicurahkan dalam program SAVE PAPUA atau SELAMATKAN PAPUA.

Program SAVE PAPUA ini bertujuan menyelamatkan rakyat Papua dari pemusnahan sistimatis oleh Kapitalisme Internasional dengan menggunakan berbagai penyakit menular seperti HIV/AIDS. Puluhan bahkan ratusan dokter dari luar Papua diperintahkan untuk mendidik relawan di Papua dan mengunjungi rumah dan honai diberbagai pelosok hutan Papua. Dokter dan relawan bertugas memeriksa dan mengobati rakyat Papua dari berbagai penyakit menular.

Hadirin yang kami hormati!

Kami masih ingat Siti Fadilah pernah berkata, “Kalian rakyat Papua adalah saudara-saudaraku, anak-anakku juga. Tidak boleh ada pembiaran kesehatan yang akhirnya membunuh rakyat Papua!”

Tidak pernah ada pejabat setingkat menteri yang punya komitmen, pikiran dan kerja seperti Mama Fadilah ini. Sebanyak 2 juta lebih rakyat Papua dibebaskan pembiayaan kesehatannya dibayar oleh negara. Siti Fadilah pernah berkata bahwa tidak boleh ada pungutan biaya kesehatan, apapun pada rakyat Papua di semua rumah sakit, bukan hanya di Papua tetapi diseluruh Indonesia. Kebijakan Mama Fadilah ini disambut luar biasa dengan suka cita oleh rakyat kami, yang selama ini kesulitan berobat kalau jatuh sakit.

Pada tahun 2008, terjadi kematian puluhan rakyat Papua akibat diare di Nabire, Dogiyai dan Paniai, karena racun yang dibuat perusahaan asing yang hendak merampas tanah adat rakyat kami. Siti Fadilah segera datang ke Nabire untuk memastikan semua rakyat di daerah kami selamat dari kejahatan perusahaan tambang asing tersebut. Puluhan dokter turun mengobati rakyat yang sakit dan mengadakan penyelidikan. Pelaku-pelaku pencemar mata air rakyat ditangkap dan diproses secara hukum. Siti Fadilah juga memastikan obat-obatan dan tenaga kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu di pelosok-pelosok Papua sampai keperbatasan dengan Papua Nugini dan mengirim kader-kader DKR Papua menjalankan program SAVE PAPUA.

Siti Fadilah juga yang berhasil berjuang menutup Laboratorium Marinir Amerika Namru-2 yang beroparasi di Papua mengambil darah rakyat Papua. Saya perlu tegaskan sekali lagi disini bahwa kehadiran Namru-2 tidak memberikan manfaat apapun pada rakyat Indonesia apalagi bagi rakyat Papua. Malahan penyakit menular seperti Malaria dan HIV/AIDS semakin meningkat dan mengganas sejak keberadaan Namru-2 di Papua.

Hadirin yang kami hormati!

Dalam setiap kunjungannya ke Papua, Siti Fadilah selalu menyampaikan salam dari Presiden SBY. Dalam pandangan Siti Fadilah pada waktu itu, sepertinya Presiden SBY memang pemimpin yang mencintai rakyatnya khususnya rakyat Papua. Sehingga rakyat Papua yang tadinya sangat anti pada militer, perlahan-lahan mulai percaya pada SBY. Hanya karena kerja kongkrit Siti Fadilah Sebagai Menteri Kesehatan pada waktu itu. Sehingga sewaktu Pemilu 2009 lalu rakyat Papua 80% memilih Demokrat dan SBY Boediono sebagai presiden ! Rakyat Papua waktu itu berharap Menteri Kesehatan Fadilah akan dapat memperjuangkan kesehatan rakyat Indonesia khususnya rakyat Papua.

Namun ternyata, SBY memilih tunduk pada tuan-tuannya di Amerika yang menunjuk Agennya, Endang Rahayu sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Siti Fadilah.

Kami rakyat Papua semula tidak mengerti mengapa SBY yang rakyat kami pilih justru memilih mantan pegawai Namru-2 sebagai Menteri Kesehatan. Belum sebulan bekerja, Endang sudah mengumumkan pembubaran Jamkesmas dan digantikan dengan sistim Asuransi yang akan memungut premi dari rakyat. Vagaimana nasib 76 juta rakyt miskinyang selama ini sudah dilayani oleh program Jamkesmas!

Menkes Endang Rahayu juga mengumumkan akan membuka kembali kerjasama dengan Namru-2. Belakangan dia meralat pernyataan ini dengan menggunakan sistim kerjasama baru dengan Amerika, melanjutkan program Siti Fadilah.

Belum sebulan lagi, dalam program seratus harinya Menkes Endang telah sukses! Sukses membunuh 15 orang dan mengakibatkan kesakitan 800-an orang rakyat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam program pengobatan pencegahan kaki gajah bekerjasama dengan WHO dengan menggunakan obat produksi Glaxo Smite Kline, sebuah perusahaan Amerika. Atas nama rakyat Papua kami berduka cita atas kematian saudara-saudara kami di Jawa barat!

Akhirnya kami mengerti! Kita semua mengerti! bahwa ternyata tugas Endang bukan hanya untuk membubarkan semua progam kesehatan dibidang kesehatan yang telah dirintis oleh Siti Fadilah, tetapi juga menjadi kan rakyat sebagai kelinci percobaan obat-obatan asing yang bisa membunuh.

Hadirin sekalian!

Pada hari ini kita hadir bersama-sama berkumpul untuk mendeklarasikan komitmen kita rakyat Indonesia termasuk didalamnya rakyat Papua untuk tetap berjuang membela hak-hak rakyat yang akan dirampas kembali oleh pemerintah yang lalim sengaja membunuh rakyatnya atas nama program seratus hari.

Kalau begini caranya, rakyat tidak boleh diam!

Kami rakyat Papua mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menolak semua program kesehatan yang merugikan dan membunuh rakyat!

Kami rakyat Papua juga mengajak seluruh rakyat untuk mencabut dukungannya pada SBY-Boediono dan pemerintahannya yang tidak jujur dan menyengsarakan rakyat. Karena mereka adalah boneka kepentingan kapitalisme internasional yang sudah rontok oleh krisis global!

Kami juga menyerukan pada seluruh rakyat Indonesia untuk melanjutkan perjuangan Siti Fadilah Supari.

Kami meminta Polisi Republik Indonesia memeriksa dan menangkap Menkes Endang Rahayu dan agen-agen WHO yang terlibat dalam pengobatan kaki gajah di Jawa Barat.

Akhirnya, Mama Fadilah,….. terima kasih untuk semua perjuangan mama selama ini untuk rakyat . Sekarang saatnya kami rakyat Indonesia melanjutkan perjuanganmu!

Dirikankan SFUR diseluruh Indonesia, agar perjuangan Siti Fadilah, menjadi bendera perjuangan rakyat diseluruh pelosok Indonesia, memimpin rakyat merebut kedaulatannya yang sejati dari tangan antek-antek dan boneka Amerika!

Salam hormat dari kami rakyat Papua! Terima kasih!

Siti Fadilah: Jangan Jadikan Rakyat Sebagai Objek

Keputusan pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan, yang meneruskan pengobatan massal filariasis, menuai reaksi dari sejumlah kalangan. Mereka meminta pemerintah tidak buru-buru melanjutkan hal tersebut hingga ada kejelasan penyebab kematian warga Majalaya, Kabupaten Bandung usai meminum obat antifilariasis.

''Rakyat jangan cuma dijadikan sebagai objek, tapi jadikanlah (rakyat) sebagai subjek,'' tegas Ketua Umum Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), yang juga Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, saat ditemui di Jakarta, Kamis (19/11) malam.

Menurut Siti, kematian sembilan warga Majalaya, Kabupaten Bandung, setelah mengikuti pengobatan massal filariasis, harus mendapat perhatian yang serius. Penyelidikan yang dilakukan harus dapat mengungkap penyebab pasti kematian.

''Jangan seenaknya saja mengatakan bahwa korban meninggal karena penyakit jantung. Itu harus dibuktikan dengan otopsi,'' tandas Siti.

Siti mengatakan, sebelum mengikuti pengobatan massal, masyarakat seharusnya diberikan informasi terlebih dahulu mengenai obat yang akan diminum. Tak hanya indikasi dari obat, namun kontra indikasi maupun efek samping obat juga harus diketahui masyarakat secara jelas.

Siti mengakui, petugas di lapangan tidak bisa sepenuhnya disalahkan dalam peristiwa tersebut. Menurut dia, petugas di lapangan hanya mengikuti perintah dari pimpinan yang ada di atasnya saja. Karena itu, dibutuhkan adanya standar operasional prosedur (SOP) agar petugas di lapangan paham mengenai tugas yang harus dilakukannya.

Lebih lanjut Siti menjelaskan, peristiwa yang menimpa warga Majalaya, dapat menghambat program pemerintah dalam bidang kesehatan. Pasalnya, masyarakat akan menjadi takut menerima program lain yang ditawarkan di masa mendatang. ''Masyarakat akan trauma dengan program-program kesehatan lain, seperti misalnya vaksinasi,'' kata Siti.

Seperti diberitakan, sembilan orang tewas dan 917 orang lainnya di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung harus dilarikan ke rumah sakit setelah meminum obat pencegahan filariasis. Pengobatan secara massal itu merupakan program yang dilakukan secara nasional dan masuk dalam salah satu program 100 hari pertama Menkes, Endang Rahayu Sedyaningsih. lis/ahi

Sumber : By Republika Newsroom
Jumat, 20 November 2009 pukul 16:15:00

Dibawah kibaran merah putih

Dibawah kibaran merah putih

oleh : Ardy Fadillah

Aku berdiri dibawah kibaran merah putih yg kian memudar
Diselimuti oleh bhineka tunggal ika
saat angin bertiup perlahan
saat panas menusuk ke ubun-ubun

Aku lihat lihat jejak-jejak sedih
petani yg terampas sawahnya
buruh-buruh bekerja tanpa upah layak
dalam pabrik-pabrik yg pengab
dan jutaan penganggur tergeletak dijalanan tanpa harapan
lalu anak-anak dipaksa mengais recehan dilampu-lampu merah

Inilah kami
yang membusuk kelaparan di lumbung padi
yang kehausan di mata air
yang hantam ribuan bencana
yang di pukul banjir
yang menjadi korban penguasa
koruptor dan komprador

Disini aku berdiri
dibawah kaki burung garuda yg semakin keriput
saat bayang kelam menghantui negri permai
saat imprealis masuk ke kamar-kamar tidur
lalu tertawa dalam kotak televisi

Dibawah kibaran merah putih
gajah mada pun berteriak lantang
“kita telah diuji oleh banyak perubahan
Janji yang tertunda, masalah-masalah yg mustahil
doa-doa yang tak terjawab,
Kritik yang tak layak diterima,
dan tragedi yang tak masuk akal,
Membuat kita menjadi kuat
Melawan segala penindasan

Jakarta 26 agustus 2009
dibaca pada Deklarasi Siti Fadillah untuk Rakyat
di Wisma Perwari, 3 Desember 2009

Mengapa SBY curiga dengan Demo Antikorupsi 9 Desember 2009?

Gerakan Indonesia Bersih (GIB), gerakan yang dibentuk sejumlah tokoh dan elemen masyarakat, berencana menggelar aksi damai besar-besaran pada 9 Desember mendatang, bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi sedunia.

Effendy Ghazali, salah seorang penggagas GIB, di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (3/12/2009), menyatakan, aksi damai itu akan digelar serentak di sejumlah kota.

Di Jakarta aksi dipusatkan di lapangan Monumen Nasional (Monas) melibatkan puluhan ribu orang.

”Kami minta maaf kalau ada yang terganggu,” ujar Effendy saat menyampaikan keterangan pers bersama sejumlah aktivis GIB, antara lain Ali Mochtar Ngabalin, Adhie M Massardi, Zaenal Bintang, Djoko Edhi Abdurrahman, Hatta Taliwang, Usman Hamid, dan M Rodli Kaelani.

Menurut Dia, GIB juga mendapat dukungan dari sejumlah tokoh nasional seperti KH Hasyim Muzadi, Din Syamsuddin, Kardinal Darmaatmadja, Pdt AA Yewangoe, Buya Syafii Maarif, dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Mereka akan menandatangani Piagam Indonesia Bersih.

Gerakan kita tanpa fitnah tanpa kekerasan. Kita gerakan keagamaan dan kebersihan. Kita menginginkan Indonesia bersih dari kasus korupsi, termasuk kasus Bank Century…

Adhie M Massardi menambahkan, GIB merupakan gerakan damai yang dibentuk oleh masyarakat yang menginginkan Indonesia bersih dari kasus korupsi, termasuk kasus Bank Century.

”Gerakan kita tanpa fitnah tanpa kekerasan. Kita gerakan keagamaan dan kebersihan,” jelas juru bicara kepresidenan di era Presiden Gus Dur itu.

Ketua Umum PB PMII M Rodli Kaelani mengatakan, sebagai gerakan massa, GIB diharapkan bisa bertambah besar dan bisa mengimbangi upaya DPR dalam mengusut kasus Bank Century.

SBY Curigai Aksi Damai Gerakan Antikorupsi

Menanggapi rencana aksi damai Hari Antikorupsi Internasional tanggal 9 Desember yang diprakarsai oleh Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuding ada pihak-pihak yang mempunyai motif politik. Aksi damai GIB ini yang akan digelar besar-besaran yang dipusatkan di lapangan Monas Jakarta ini didukung oleh para tokoh nasional dari berbagai agama.

Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Presiden SBY memberi peringatan akan ada gerakan sosial pada 9 Desember di Jakarta. Dia menengarai akan ada gerakan dari sejumlah pihak yang bermotif politik dengan berbalut Hari Antikorupsi Internasional yang jatuh pada hari itu.
“Saya juga mendapatkan informasi bahwa 9 Desember akan ada gerakan-gerakan sosial,” kata SBY saat memberikan pengantar dalam rapat paripurna kabinet di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (4/12/2009).

SBY menjelaskan, sebagian dari gerakan itu memang ingin memperingati Hari Antikorupsi Internasional, namun kemudian ada gerakan lain yang menumpangi.

SBY seharusnya mendukung gerakan antikorupsi yang akan berlangsung besar-besaran pada 9 Desember nanti, bukannya malah mencurigainya…

“Mungkin saja akan muncul tokoh-tokoh pada 9 Desember, yang selama 5 tahun lalu tidak pernah saya lihat kegigihannya dalam memberantas korupsi mungkin akan tampil. Ya selamat datang kalau memang ingin betul memberantas korupsi bersama-sama. Dengan demikian akan membawa manfaat bagi rakyat,” ujar SBY.

SBY menegaskan selama 5 tahun, dia telah berjuang melakukan pemberantasan korupsi. “Satu kepedulian, komitmen bahwa kita harus menyukseskan langkah pemberantasan korupsi. Tapi ada yang juga motifnya bukan itu. Tapi motif politik yang sesungguhnya tidak senantiasa atau selalu terkait dengan langkah pemberantasan korupsi,” urainya.

Tanggapan berbagai kalangan atas kecurigaan presiden SBY

Komentar SBY itu justru kontraproduktif, karena tidak layak ketakutan-ketakutan akan adanya kepentingan lain di luar kepentingan pemberantasan korupsi diucapkan. Apalagi oleh seorang kepala negara.

“Tidak etis bagi Presiden menuduh ada motif politik,” kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris, Sabtu (5/12/2009).

Komentar SBY yang terkesan ‘mendahului takdir’ ini dianggap sebagai bentuk paranoid politik, ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tidak diperlukan.

“Bisa saja disebut paranoid politik,” jelas Syamsudin.

Syamsuddin menambahkan, SBY seharusnya mendukung gerakan antikorupsi yang akan berlangsung besar-besaran pada 9 Desember nanti, bukannya malah menuding ada kepentingan politik di balik demo yang rencananya akan dihadiri 100 ribu orang tersebut.

Itu bukan statement seorang negarawan. Mencari-cari kambing hitam, itu kan gaya-gaya Soeharo pada masa Orde Baru dulu…

“Mestinya aksi 9 Desember tersebut direspon dengan positif oleh Presiden. Itu kan dukungan langsung kepada SBY yang katanya komitmen terhadap pemberantasan korupsi,” kata Syamsudin.

Syamsudin menyayangkan komentar Presiden tersebut. Menurutnya, bagaimana pun pemberantasan korupsi adalah kebutuhan obyektif bangsa Indonesia.

“Jadi tidak etis bagi Presiden menuduh ada motif politik, ada agenda politik segala macem. Padahal sama sekali tidak ada indikasi ke arah situ,” sesal Syamsudin.

Menurut Syamsudin, sekali lagi, ucapan-ucapan seperti ini tidak perlu keluar dari mulut seorang Presiden.

“Itu bukan statement seorang negarawan. Mencari-cari kambing hitam, itu kan gaya-gaya Soeharo pada masa Orde Baru dulu,” sindirnya menutup pembicaraan.

Seperti diberitakan sebelumnya, gerakan sejumlah tokoh bangsa dan elemen masyarakat pada 9 Desember itu tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih (GIB). GIB akan menggelar peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dengan aksi damai yang dipusatkan di Monas.

sementara itu menurut pengamat Intelijen Wawan Purwanto :

“Itu merupakan early warning supaya pihak-pihak tidak terpancing, agar tidak mudah diadu domba terhadap isu apapun,”

Menurut Wawan, wacana munculnya aksi seperti yang disebut oleh SBY bukanlah isapan jempol belaka. Dalam berbagai kesempatan seminar yang dihadiri, ia juga sering mendengar informasi seperti itu.

“Ada suara-suara yang mau bikin gerakan, ada LSM, mahasiswa, anak muda, mereka menyuarakan seperti itu, sudah bukan rahasia lagi,” paparnya.

Wawan menduga, ada pihak-pihak yang mencoba menjadikan gerakan tersebut untuk agenda tersendiri. Sebab gerakan tersebut, muncul bertepatan dengan hadirnya isu Bank Century serta pansus di DPR. Wawan berharap agar aksi yang nantinya akan dilakukan tidak melenceng dari agenda semula.

sumber :http://answering.wordpress.com/2009/12/05/ada-apa-dengan-demo-anti-korupsi-9-desember-2009/

Siti Fadilah Supari

Posted by iman under: BERBANGSA; TOKOH .

Selalu saja ada kekaguman terhadap orang orang yang peduli dengan masalah kebangsaan dan keadilan. Dunia dihebohkan Siti Fadilah Supari , seorang Menteri Kesehatan kita menjadi corong suara pemberontakan terhadap ketidakadilan Amerika dan WHO dalam masalah kebijakan kesehatan dunia.

Fadilah menuangkannya dalam bukunya yang baru baru ini diluncurkan, berjudul Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung. Selain dalam edisi Bahasa Indonesia, ia juga meluncurkan buku yang sama dalam versi Bahasa Inggris dengan judul It’s Time for the World to Change.

Ia melihat konspirasi yang dilakukan negara adikuasa dengan cara mencari kesempatan dalam kesempitan pada penyebaran virus flu burung. Mereka mengambil sample virus dengan dalih riset dari negara negara yang terkena epindemik ini, lalu membuat vaksin dan menjualnya secara mahal ke seluruh dunia tanpa izin, tanpa kompensasi.
Mereka mencari keuntungan dengan menjual vaksin kepada negara negara yang justru terkena wabah ini.

Dalam bukunya Fadilah dengan mengatakan, Pemerintah AS dan WHO berkonpirasi mengembangkan senjata biologi dari penyebaran virus avian H5N1 atau flu burung dengan memproduksi senjata biologi. Karena itu pula, bukunya dalam versi bahasa Inggris menuai protes dari petinggi WHO.

“Kegerahan itu saya tidak tanggapi. Kalau mereka gerah, monggo mawon. Betul apa
nggak, mari kita buktikan. Kita bukan saja dibikin gerah, tetapi juga kelaparan
dan kemiskinan. Negara-negara maju menidas kita, lewat WTO, lewat Freeport , dan
lain-lain. Coba kalau tidak ada kita sudah kaya,” ujar srikandi ini.

Perlawanan Siti Fadilah dimulai ketika virus flu burung menelan korban di Indonesia pada 2005. Ia kelabakan mencari obat. Namun aneh, obat tersebut justru diborong negara-negara kaya yang tak terkena kasus flu burung. Ini tidak adil, negara-negara lemah yang terkena tidak memperoleh apa-apa. Untung saja ada bantuan dari India, Thailand, dan Australia.

Korban terus berjatuhan. Di saat itu pula, dengan alasan penentuan diagnosis, badan kesehatan dunia (WHO) melalui WHO Collaborating Center (WHO CC) di Hong Kong memerintahkannya untuk menyerahkan sampel spesimen. Siti Fadilah merasa ada suatu yang aneh. Ia terbayang korban flu burung di Vietnam. Sampel virus orang Vietnam yang telah meninggal itu diambil dan dikirim ke WHO CC untuk dibuat vaksin. Ironisnya, pembuat vaksin itu adalah perusahaan-perusahaan besar dari negara maju, negara kaya, yang tak terkena flu burung.

Siti Fadilah marah. Ia merasa kedaulatan dan martabat negara-negara tak mampu telah dipermainkan atas dalih Global Influenza Surveilance Network (GISN) WHO. Badan ini sangat berkuasa dan telah menjalani praktik selama 50 tahun. Mereka telah memerintahkan lebih dari 110 negara untuk mengirim spesimen virus flu ke GISN tanpa bisa menolak. Virus itu menjadi milik mereka, dan mereka berhak memprosesnya menjadi vaksin.

Di saat keraguan atas WHO, Siti Fadilah mengetahui bahwa para ilmuwan tidak dapat mengakses data sequencing DNA H5N1 yang disimpan WHO CC. Data itu, uniknya, disimpan di Los Alamos National Laboratoty di New Mexico, AS. Di sini, dari 15 grup peneliti hanya ada empat orang dari WHO, selebihnya tak diketahui. Los Alamos ternyata berada di bawah Kementerian Energi AS yang biasa merancang bom atom. Lalu untuk apa data itu, untuk vaksin atau senjata kimia?

Siti Fadilah tak membiarkan situasi ini. Ia minta WHO membuka data itu. Data DNA virus H5N1 harus dibuka, tidak boleh hanya dikuasai kelompok tertentu. Ia berusaha keras. Dan, berhasil. Pada 8 Agustus 2006, WHO mengirim data itu. Ilmuwan dunia yang selama ini gagal mendobrak ketertutupan Los Alamos, memujinya. Majalah The Economist menyebut peristiwa ini sebagai revolusi bagi transparansi .

Tidak berhenti di situ. Siti Fadilah terus mengejar WHO CC agar mengembalikan 58 virus asal Indonesia, yang konon telah ditempatkan di Bio Health Security, lembaga penelitian senjata biologi Pentagon. Ini jelas tak mudah. Tapi, ia terus berjuang hingga tercipta pertukaran virus yang adil, transparan, dan setara. Ia juga terus melawan: tidak lagi mau mengirim spesimen virus yang diminta WHO, selama mekanisme itu mengikuti GISN, yang imperialistik dan membahayakan dunia.

Dan, perlawanan itu tidak sia-sia. Meski Siti Fadilah dikecam WHO dan dianggap menghambat penelitian, namun pada akhirnya dalam sidang Pertemuan Kesehatan Sedunia di Jenewa Mei 2007, International Government Meeting (IGM) WHO di Jenewa November lalu, sharing virus disetujui dan GISN dihapuskan. Ia telah membuat sejarah dunia dengan mampu memaksa Amerika dan WHO merubah kebijakan fundamentalnya yang dilakukan selama hampir 50 tahun.

Amerika dan WHO yang kebakaran jenggot dengan peluncuran buku Fadilah versi bahasa Inggris, konon menekan Pemerintah RI untuk menarik buku Fadilah, dengan imbalan kompensasi peralatan suku cadang militer yang selama ini diembargo. Presiden SBY memang sudah menemui Menterinya. Tidak tahu apa yang dibicarakan.

Hanya kita menyayangkan jika seorang SBY harus menjadi perpanjangan tangan Amerika untuk menekan perjuangan Fadilah.

Ia menjadi srikandi yang memperjuangkan keadilan, dan kesetaraan bagi sebuah bangsa yang harus bangkit dari keterpurukan. Bangsa ini harus berani ‘ berdikari ‘ lepas dari penjajahan baru bangsa asing. Jaman Bung Karno dulu ada slogan Berdikari – Berdiri di atas kaki sendiri, dengan maknanya : Berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Sampai sekarang konsep berdikari masih relevan. Dan Siti Fadilah Supari memberi makna yang lebih dalam, bahwa kita jangan mau dibodohi oleh Amerika.

Seharusnya Presiden Jangan Buat Rakyat Takut

detikcom - Jumat, 4 Desember 2009

Pernyataan Presiden SBY mengenai akan munculnya gerakan sosial pada 9 Desember bertepatan dengan Hari Antikorupsi Internasional disayangkan. Semestinya sebagai kepala pemerintahan, SBY mengambil sikap yang menenangkan rakyat.

"Kalau Presiden ngomong gitu, itu membuat rakyat takut. Seharusnya Presiden kalau data tidak ada fakta jangan menakut-nakuti rakyat," ujar pengamat kebijakan publik Prof Dr Sofyan Effendi melalui telepon, Jumat (4/12/2009).

Sofyan yang juga mantan Rektor UGM ini menjelaskan, dia sejak 2 minggu lalu juga sudah mendapatkan SMS dan mendengar rumor akan terjadi sesuatu pada 9 Desember. Tapi menurutnya hanya sebatas itu saja.

"Sudah banyak SMS beredar seperti itu. Katanya ada pembunuhan politik dan sebagainya. Selayaknya SBY tidak membicarakan itu karena dengan berbicara itu berarti membenarkan isi SMS itu," jelasnya.

Presiden seharusnya mengambil sikap bijak dengan menenangkan rakyat. "Ya kalau pun isu itu ditengarai benar, jangan Presiden yang berbicara. Tapi ini kan baru rumor, ngapain Presiden yang ngomong," kritiknya.

Apa kira-kira motif pengungkapan warning itu? "Ya mungkin saja itu bagian dari strategi meraih simpati publik," jawab Sofyan.

Sofyan yakin rumor gerakan 9 Desember hanya isapan jempol saja. "Saya pernah tanya kepada orang yang tahu proses seperti itu dan informasinya tidak akan sampai pada kerusuhan besar-besaran. Bangsa ini sudah cukup menderita. Lebih baik selesaikan saja perkara yang sudah jelas seperti kasus Anggodo Widjojo dan Century," tutupnya.

Kisah Sapaan "Anggota Hewan yang Terhormat..."

Kamis, 3 Desember 2009 | 11:20 WIB

Laporan wartawan Kompas Syahnan Rangkuti

PEKANBARU, KOMPAS.com — Entah apa yang terlintas di benak Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Indragiri Hulu Ajun Komisaris Tri Laksono saat menyosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas di depan segenap anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) di Rengat, Riau, Rabu (2/12) siang. Di sela-sela paparannya, beberapa kali Tri menyebutkan kata-kata "anggota hewan yang terhormat" kepada anggota Dewan yang biasa disebut terhormat itu.

Pada saat penyebutan pertama, meski terdengar samar-samar, sebagian anggota Dewan masih menganggap hal itu hanya kekhilafan Tri semata. Namun, ucapan itu kembali diucapkan berulang-ulang dalam beberapa kesempatan berbeda.

Ketika sesi tanya jawab dimulai, Ivan Rivky dari Partai Gerinda langsung mengingatkan Tri agar meminta maaf atas penyebutannya yang dianggap menghina anggota Dewan. Hanya saja, saat menjawab pertanyaan Ivan, Tri tidak meminta maaf dan malah dia kembali menyebutkan kata-kata "anggota hewan yang terhormat" tanpa merasa bersalah.

Ivan langsung menggebrak meja dan meninggalkan ruang sidang paripurna. Juanda, juga anggota DPRD Inhu, mengambil sikap serupa dengan membanting papan nama ke depan. Di bagian belakang, beberapa anggota Dewan membanting gelas hingga pecah berantakan. Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Inhu Zaharman akhirnya berubah kacau dan sebagian besar anggota Dewan meninggalkan ruangan. Tri akhirnya meminta maaf atas ucapannya, tetapi permintaan maafnya tidak lagi mampu meredakan suasana. Sidang berakhir antiklimaks.

Kepala Polres Inhu Ajun Komisaris Besar Hermansyah langsung tanggap atas kejadian memalukan di gedung Dewan itu. Satu jam kemudian, dengan didampingi beberapa petinggi Polres, Hermansyah menemui Ketua DPRD Inhu Marpoli untuk meminta maaf. Hermansyah mengatakan, kasus itu sudah disampaikannya kepada Kepala Polda Riau Brigjen Adjie Rustam Ramdja di Pekanbaru.

Marpoli menerima permintaan maaf itu dan meminta kejadian itu tidak terulang lagi. Dia meminta polisi menghargai lembaga Dewan.

Hanya saja, Ivan yang dihubungi pada Kamis mengatakan, secara pribadi anggota Dewan, termasuk dirinya, sudah menerima permintaan maaf Kapolres Inhu Hermansyah dan Kasatlantas Tri Laksono. Namun, karena Tri juga melakukan pelecehan terhadap institusi DPRD, secara institusi pula, anggota Dewan akan meminta pertanggungjawaban dari Kapolda Riau selaku atasan langsung Tri yang dapat menghukum yang bersangkutan.

"Secara lisan, dalam pertemuan dengan Kapolres, kami sudah meminta agar Kasatlantas itu dipindahkan dari Inhu. Secara tertulis, hari ini kami menyiapkan surat protes keras kepada Kapolda Riau. Kami tetap akan meminta dia angkat kaki dari Inhu," tandas Ivan.

SEJARAH PENINDASAN PEREMPUAN

Oleh : Agung Nugroho

“Tulisan ini kupersembahkan untuk kaum perempuan sedunia, yang telah banyak berjasa dalam merubah peradaban manusia. Dan juga untuk seluruh kaum perempuan Indonesia yang sedang terus berjuang merebut kembali hak-haknya”

Pengatar

Berbicara tentang penindasan perempuan, memang penuh dengan kontrovesi. Banyak kalangan yang masih terhegemoni pemikiran superioritas laki-laki menganggap bahwa bukanlah penindasan jika perempuan diletakkan pada kodratnya. Sementara dikalangan yang memiliki pemikiran egaliter, menganggap bahwa persoalan kodrat tidaklah mengharuskan posisi perempuan menjadi tertindas.

Tulisan ini dimaksud untuk meluruskan cara pandangan kita terhadap posisi perempuan, tulisan ini tidak serta merta membela secara membabi-buta tanpa melihat dari akar sejarah dari mana awal ketertindasan perempuan.

Sejarah Perkembangan Masyarakat, Menemukan Akar Awal Penindasan Perempuan

Peradaban manusia dibumi tidak serta merta langsung berbentuk peradaban maju, fase peradaban manusia sejalan dengan sejarah perkembangan masyarkat yang pernah terjadi di bumi ini.

Sebelum muncul peradaban yang saat ini sesuai dengan perkembangan masyarakat yang juga terjadi saat ini. Sebelumnya dilalu oleh berbagai fase perkembangan masyarakat, yaitu :
1.Jaman Komunal Primtif Nomaden
2.Jaman Pertanian Kolektiv Primitif
3.Jaman Perbudak
4.Jaman Industri

1.Jaman Komunal Primitif

Pada jaman ini kehidupan manusia masih bersifat kolektif, dimana pembagian tugas belum mengenal pemisahan berdasarkan gender (jenis kelamin) pembagian tugas baru berdasarkan fungsi saja. Laki - perempuan, tua - muda, semua memiliki tugas yang sama. Yaitu berburu, jaman ini tidak mengenal pengecualian. Mereka yang tak mampu ikut berburu tidak akan mendapat makan, mereka yang lemah baik laki-laki atau perempuan, perempuan-perempuan yang sedang mengandung atau melahirkan akan ditinggal kelompoknya yang hidup berpindah dari satu hutan ke hutan lain untuk mencari sumber makan.

Mereka-mereka yang ditinggal oleh kelompoknya banyak yang tak dapat bertahan hidup, tentu timbul pertanyaan mengapa begitu kejam jaman ini ? betul hal ini dianggap kejam jika kita melihat dari sisi norma yang ada dijaman kita saat ini. Namun apa yang mereka lakukan saat itu sebatas untuk tidak terdapatnya beban kolektif, meningat apda saat itu belum ditemukannya tekhnologi. Mereka masih mengunakan dengan langsung apa yang mereka didapat dari alam, batu, kayu, dan bekas tulang-tulang binatang. Belum lagi alam yang mereka hadapi saat itu, yang masih ganas dan liar, dimana bahan makan belum banyak tersedia. Sehingga jika mereka yang lemah dan tak dapat ikut berburu harus diberi makan, itu artinya mereka harus menambah beban mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka dan dirinya.

Pada jaman ini tingkat kematian begitu tinggi, ini dapat dilihat dari bukti peninggalan yang terdapat dalam gua-gua purba yang ditemukan. Dimana terdapat banyak tulang-tulang fosil bayi. Lantas bagaimana dengan regenerasi pada saat itu ? bertahannya keturunan mereka lebih disebabkan oleh kekuatan phisik individu, perempuan-perempuan yang memiliki kelebihan dalam hal phisiklah yang mampu bertahan hidup baik dirinya maupun anak yang mereka lahirkan. Dengan menggendong dan sambil menyusui mereka tetap ikut berburu. Tangan kiri mengendong, tangan kanan memegang alat untuk membunuh binatang. Tradisi ini masih diwarisi sampai jaman sekarang dimana kaum ibu banyak menyusui anaknya disebelah kiri.


2.Jaman Pertanian Kolektiv Primitif

Dengan seringnya mereka yang lemah dan perempuan hamil dan menyusui yang tak dapat ikut berburu ditinggal oleh kelompoknya. Lambat laun dari generasi ke generasi mereka mulai dapat beradaptasi dengan lingkungannya untuk dapat bertahan hidup. Disini mereka para perempuan menemukan sitim pertanian primitif dan peternakan primitif.

Mereka melihat biji sisa makanan yang merea makan, lama kelamaan bias tumbuh kecambah dan terus tumbuh menjadi pohon, berbunga dan berbuah. Mereka juga mencoba mejinakan hewan-hewan kecil yang dapat dipelihara dan dimakan. Dan akhirnya muncul-lah pertanian dan peternakan yang ditemukan oleh kaum perempuan.

Pada jaman ini perempuan memegang peranan penting dalam upaya menjinakan dan mengelola alam. Pada jaman inilah juga mulai ditemukan baju dari kulit pohon, dan binatang, dan rumah dengan atap dedaunan, dan mata bajak.

Waktu yang terus berputar, membuat kelompok yang dulu meninggalkan mereka kembali ke hutan tempat mereka dulu meninggalkan anggota kelompoknya yang tak dapat ikut berburu. Begitu mereka lihat bahwa anggota kelompoknya yang dulu mereka tinggal dapat bertahan hidup, maka lahirlah kehidupan baru dari yang semula nomaden menjadi maden atau menetap. Bravo ! untuk kaum perempuan yang berhasil merubah peradaban !! Salute…untuk mereka yang begitu struggle menghadapi hidup..!!

Dijaman ini pertanian dikerjakan secara kolektif, belum ada pembagian tugas berdasarkan gender, sama halnya dengan jaman komunal primitif. Dijaman inipula mulai ditemukan pengobatan dan mulai munculnya orang yang berprofesi dukun. ikatan darah pada saat ini masih mengikuti ibunya.

3.Jaman Perbudakan

Jaman pertanian kolektif primitif berlangsung hingga ribuan tahun, berkembang dan berkembang hingga munculah spesialisasi dalam masyarakat. Dimana dengan muali adanya tekhnologi, pemikiran manusia mulai berkembang. Mereka-mereka yang memiliki keahlian khusus dalam membuat alat, mulai meninggalkan pertanian. Dan hanya menukar alat yang mereka buat dengan hasil pertanian.

Pada akhirnya munculah ikatan yang dinamakan keluarga (Family), mereka yang memiliki anggota keluarga yang banyak otomatis memiliki hasil tani yang lebih banyak pula. Sementara mereka yang sedikit jumlah anggota keluarganya hanya memiliki sedikit hasil taninya.

Perubahan alam yang membuat para keluarga yang memiliki hasil tani sedikit mulai kekurangan ahan pangan. Sehingga mau tidak mau meminjam dari keluarga yang memiliki jumlah anggota yang banyak. Disinilah mulai muncul yang namanya hutang piutang. Mereka yang tak sanggup membayar hutang, maka lahan tanah dan alat produksinya disita oleh yang menghutang, sementara dirinya menjadi hamba untuk menggarap tanah bekas milikinya. Maka lahirlah jaman perbudakan…

Dijaman perbudakaan inilah, posisi kaum perempuan mulai bergeser, dari yang tadinya ikut berperan secara ekonomi dan politik. Peran perempuan sedikit demi sedikit mulai bergeser menjadi pekerja domestik (mengerjakan pekerjaan rumah tangga), walu masih terdapat sebagaian kecil perempuan yang masih memegang peranan secara ekonomi dan politik, namun sudah semakin kecil.

Dijaman perbudakan mulai muncul perbedaan gender, dimana perempuan lebih murah harganya ketimbang budak laki-laki. Dijaman ini pula para budak yang hendak menikahi budak perempuan maka wajib menyerahkan terlebih dulu calon istrinya kepada tuan budak untuk ditiduri. Pada jaman perbudakaan inilah mulai muncul kasta dalam kehidupan masyarakat. Mereka yang memiliki budak terbanyak menjadi pemimpin.

4.Jaman Feodal / Pertanian Modern

Pertentangan yang semakin kuat antara para budak dan tuan budak melahirkan revolusi kaum budak atau yang disebut “pemberontakan budak”. Dengan merdekanya para budak, berubalah system masyarakat, dari perbudakaan menjadi feodal. Mereka yang memiliki tanah pertanian mau tidak mau berkompromi untuk memberlakukan sistim upah.

Dijaman feodal ini posisi perempuan benar-benar tergeser dan masuk kedalam lembah pekerjaan domestic. Dijaman ini pulalah garis keturunan berubah jadi mengikuti bapak. Jaman ini juga disebut jaman patriakal, dimana dominasi laki-laki terhadap perempuan menjadi penuh. Dijaman ini lahir satu kaum yaitu kaum pedagang.

Dijaman ini perempuan tak ubahnya sebuah barang, yang hanya digunakan sebagai pemanis dan kejayaan kaum laki. Siapa yang banyak memiliki istri, merekalah yang dianggap berjaya dan terhormat. Sementara di posisi kaum perempuan sering terjadi tekanan batin, karena harus menghadapi kawin paksa.

Belum lagi ketika sudah bersuami mereka harus siap dimadu dengan istri-istri baru suaminya. Praktis dijaman feodal ini perempuan hanya diserahi tiga tugas yaitu : Sumur, Kasur dan Dapur. Padangan terhadap kaum perempuan pun semakin rendah mereka dianggap sebagai kaum yang lemah, dan harus diberi perlindungan oleh kaum laki-laki. Perekonomian, perdagangan, ilmu pengetahuan adalah hak kaum laki, memasak, urus anak, dan bersih-bersih rumah menjadi hak kaum perempuan.

5.Jaman Industri

Jaman feudal tumbang akibat berlangsungnya pemberontakan kaum buruh tani, yang ditunggangi oleh kaum pedagang yang merasa hak-haknya terlalu terbatas terhadap hak-hak para raja dan bangsawan. Pemberontakan ini mulai mengkikis hak-hak para raja dan bangsawan. Tumbangnya jaman feudal berganti dengan jaman industri, dimana semakin maju ketika ditemukannya mesin uap.

Namun perubahan ini tetap tidak dapat membebaskan peran perempuan, dimana para pengusaha masih melestarikan budaya feudal yang berlaku terhadap kaum perempuan. Diskriminai terhadap kaum perempuan semakin nyata, walaupun mereka menghargai persamaan hak namun diskriminasi berdasarkan gender masih berlangsung. Upah pekerja perempuan lebih murah, hak cuti hamil tidak diberikan, pekerjaan domestic masih menjadi lahan perempuan.

Sampai akhirnya terjadi gelombang aksi besar-besaran pada bulan maret tanggal 8, dimana kaumperempuan Amerika menuntut persamaan hak tanpa batas terhadap diri mereka. Maka lahirlah hari perempuan sedunia yang selalu diperingati setiap tanggal 8 Maret.

Kondisi Kaum Perempuan Saat ini

Walaupun keberhasilan telah dicapai, namun dibelahan bumi lainnya terutama di negera berkembang. Dimana sisa-sisa kekuasaan dan tradisi feudal masih berlangsung. Posisi perempuan tidak menjadi lebih baik, persamaan hak walau sudah didapat tapi masih terus diperdebatkan. Pelecehan terhadap perempuan masih tinggi, pandangan terhadap perempuan masih sebtas pandangan sebagai obyek seksual laki-laki.

Akankah lahir kembali sebuah pemberontakan yang membuat kaum perempuan terbebas dari segala sekat perbedaan gender ? alam dengan roda sejarahnya yang akan menjawab. Tinggal kepada mereka yang merasa memiliki peradaban tinggi, sudah seharusnya merubah cara pandang kita terhadap kaum perempuan. Kodrat alamiah perempuan hanya satu yaitu dapat melahirkan, tapi kodrat almiah tersebut rasanya kurang bijak jika kita tetap merendahkan peran perempuan, mengingat merekalah kaum yang pertama kali merubah wajah dunia. Atau kita masih ingin melanggengkan tradisi dan budaya jman perbudakaan ? lantas dapatkah kita mengklaim bahwa diri kita adalah orang yang memiliki peradaban yang tinggi ?

SBY : Akan Ada Gerakan Sosial Berbalut Isu Anti Korupsi Pada 9 Desember Nanti !

sfur, 05 Desember 2009

Presiden Sby menyikapi secara reaksioner terhadap rencana aksi beberapa elemen pada tanggal 09 Desember nanti, hari dimana jatuh sebagai hari anti korupsi sedunia. Dalam statementnya dia mengatakan "Saya mendukung upaya membuka selebar-lebarnya terhadap kasus Century agar rakyat dapat benar-benar memahami kasus tersebut. Namun ada juga dibeberapa kelompok yang mengunakan isu tersebut bukan sebatas untuk memenuhi keingintahuan rakyat terhadap kasus Century tapi memiliki muatan politis yang bermuara pada gerakan sosial"

Entah apa yang dimaksud gerakan sosial oleh Sby, namun dengan tegas dibantah oleh Fazrul Rahman dari KOMPAK dalam pernyataannya di Indosiar "Tidak benar, jika tanggal 09 Desember nanti itu kami akan melakukan geraan makar....SBY harus meminta maaf atas tuduhan yang mereka lontarkan tersebut. Karena apa yang dilakukan oleh kami adalah sebuah aksi damai dalam memperingati hari Anti Korupsi Sedunia..."

Sementera Haris Rusli Mothy dari FKPI menyatakan melalui telpon "Ini sebagai bukti Sby takut dengan gerakan massa, dimana dia berusaha meredam gerakan massa tanggal 09 Desember nanti dengan melontarkan tuduhan adanya gerakan sosial yang akan menjatuhkan dia"

Menurut isu yang berkembang dikalangan istana, memang sejak kasus Century ramai dikonsumsi publik. Presiden Sby akhir-akhir ini sering terlihat panik. Ada apa mr. president...? (an)

DISKUSI MINGGUAN DKR

Jakarta, 04 desember 2009
20:00 wib

Diskusi mingguan yang diadakan oleh Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Indonesia bertempat di kediaman Siti Fadillah berlangsung dengan seru. Menampilkan pembicara Siti Fadillah sendiri yang banyak menyoroti persoalan kebangsaan yang sesekali diselingin dengan kisah pengalaman beliau saat menjadi menkes RI.

"Saat ini kita semakin dikangkangi oleh sistem ekonomi neo-lib, sehingga yang diperlukan saat ini adalah sebuah perubahan sistem dan bukan sebatas reformasi birokrasi. Karena reformasi birokrasi itu hanya menguntungkan kaum pemodal yang neo-lib " demikian ujar Siti Fadillah.

"Ideologi NASIONALISME harus kembali ditanamkan kepada rakyat, agar negara ini memiliki pertahanan dan ketahanan dengan melibatkan partisipasi aktif rakyat yang memiliki kesadaran..."

"Kita harus mengorganisir, dan menjadi penyambung kesadaran ke rakyat....untuk membangun kesadaran tersebut....."

Diskusi sendiri berakhir tepat pukul 22.00 wib, yang ditutup dengan pesan dari Siti Fadillah " Kalian yang muda-muda ini harus semangat ! Semangat, dalam membela kepentingan rakyat. Agar kita bisa benar-benar menjadi bangsa merdeka yang berdaulat, dan bangsa berdaulat yang merdeka....!"

Pemerintah Tak Seriusi Kesehatan Orang Papua

Thursday, 03 December 2009 10:48

JUBI --- Berbagai penyakit menular tidak pernah serius ditangani pemerintah, malah dibiarkan menyerang, dan membunuh rakyat Papua. Dari penyakit Malaria, TBC, Diare, sampai HIV/AIDS, terus berkembang merenggut orang Papua.

“Wajar kalau orang Papua menganggap bahwa kami sedang dibunuh pelan-pelan menggunakan penyakit menular,” ujar Nelles Dogomo, Pengurus Nasional Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Desk Papua saat acara pengukuhan Siti Fadillah Untuk Rakyat (SFUR) di Menteng, Jakarta, Kamis (3/12).

Nelles berpendapat, kekayaan alam Papua terus saja dikeruk. Tapi rakyat Papua tak mendapat hasil yang memuaskan.

“Saat ini rakyat Papua sangat prihatin, gelisah dan marah karena sudah terbayang kesulitan pelayanan kesehatan rakyat Papua dibawah Menteri Kesehatan baru yang sengaja dipasang oleh imperialis Amerika dan disetujui oleh Presiden SBY.”
Menurutnya, berbeda dengan Siti Fadilah Supari, kementerian sekarang tak memberi harapan bagi kehidupan orang Papua.

“Kami bahkan memanggil Siti Fadilah sebagai Mama Papua, seorang ibu yang menyelamatkan hidup orang Papua.”
Karya nyata seorang Siti Fadilah terbukti semenjak gempa bumi di Papua November 2004, ia telah menunjukkan perhatian dan ketulusannya membantu rakyat yang menderita akibat bencana alam.

“Karena cinta kasihnya pada rakyat, khususnya pada kami rakyat Papua, seluruh perhatiannya dicurahkan dalam program ‘Save Papua” atau Selamatkan Papua,” imbuh Dogomo. (Markus You)

sumber :http://tabloidjubi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4101:pemerintah-tak-seriusi-kesehatan-orang-papua&catid=42:seputar-tanah-papua&Itemid=65

DEKLARASI SITI FADILLAH UNTUK RAKYAT (SFUR)

DEKLARASI SITI FADILLAH UNTUK RAKYAT (SFUR)