Melalui beberapa posisi vital negara : Bank Sentral, Departemen Keuangan dan Kemnetrian ESDAM, mereka tetap eksis dan power full. Terbukti serangkaian kebijakan strategis nasional secara kasat mata dibuat menghamba pada kepentingan asing. Akibatnya, detak kehidupan sosial-ekonomi rakyat erjebak dalam situasi krisis dalam kurun waktu yang tak berkesudahan.
Para komplotan neoliberal dimaksud tidak lain adalah Budiono, Sri Mulyani, dan Purnomo Yusgiantoro. Mereka merupakan perpanjangan tangan dari Mafia Berkley : arsitek dan penggerak utama pembangunan pada rezim otoriter Orde Baru.
Tiga kader Mafia Berkley ini juga disebut-sebut memiliki oengaruh dan networking internasional yang cukup diperhitungkan. Pantas saja, siapapun yang menjadi presiden dan berkuasa di parlemen, tetap tunduk pada kemauan mereka. Dari kenyataan yang ada, wajar jika sebagian orang mempertanyakan pergantian rejim pada pemilu 2009 : untuk apa pemilu dibuat bila kelak yang berkuasa bukan kader partai melainkan antek-antek asing ?
Soal kegusaran terhadap penguasa modal asing juga sempat disuarakan oleh cendikiawan, sebut saja Prof. Dr. Jalaluddin Rakhmat. menurutnya tren yang terjadi dewasa ini adalah pertarungan dari mereka yang memperoleh fasilitas besar-besaran versi mereka yang tersingkirkan. Indonesia sedang mengalami penguasaan perusahaan asing kapitalis internasional (Multinasional Company) yang berkolusi (bekerjasama) dengan pengusaha non pribumi dan mengandeng pemangku kebijakan. "Inilah wujud penguasaan segelintir elit pada ekonomi nasional" katanya.
Pria yang akrab dipanggil Kang Jalal ini mengambil contoh perusahaan multinasional Perancis Carrefour. Menurutnya , pada negeri asalnya Carrefour memiliki gerak yang terbatas. Ia tidak boleh masuk dalam perekonomian sampai pedesaan. tetapi Indonesia berlaku sebaliknya. Carrefour dibiarkan masuk sampai kepelosok-pelosok desa/kampung dan pemukiman kumuh warga. Sehingga menyapu perushaan lokal yang ada. Dulu, bisnis ritel Indonesia dihuni oleh nama besar seperti Golden Truly dan Hero. Lahirlah Hypermarket bernama Giant. "Kalau anda berjalan pada daerah kiaracondong Bandung, dan itu adalah daerah miskin, ternyata ada tiga buah mall besar. Memang mereka tidak laku, tetapi bukan berarti pengusaha kecil tambah makmur tetap saja tergilas." terang kang Jalal.
Sekedar info, kanibalisasi pasar terjadi juga saat pasar tradisional memakan mall besar. Ambil contoh pasar Jatinegara Jakarta Timur. Pertanyaannya apakah itu bisa menjadi acuan ? Kang Jalal mengambil contoh ain dalam pengelolaan tambang yaitu Freeport dan Blok Natuna. Itulah salah satu pilar kekuasaan asing di Indonesia. Pemilik modal menggunakan hasil bumi Indonesia untuk memperkaya diri sendiri saja. Sementara esekutif dan legislatif lebih memilih mensahkan produk undang-undang yang peduli pada kepentingan pemilik modal. Lihat saja produk UU yang mereka hasilkan seperti ; UU Migas, UU Privatisasi Air, Pendidikan, Pertanahan, dan terakhir UU Pelabuhan. "Makanya, bukan cuma eksekutif, legislatifpun butuh diawasi rakyat." tandas Kang Jalal.
disarikan dari : Majalah EXPAND, edisi 16 Februari - 02 Maret 2009 hal 47 - 48.
Para komplotan neoliberal dimaksud tidak lain adalah Budiono, Sri Mulyani, dan Purnomo Yusgiantoro. Mereka merupakan perpanjangan tangan dari Mafia Berkley : arsitek dan penggerak utama pembangunan pada rezim otoriter Orde Baru.
Tiga kader Mafia Berkley ini juga disebut-sebut memiliki oengaruh dan networking internasional yang cukup diperhitungkan. Pantas saja, siapapun yang menjadi presiden dan berkuasa di parlemen, tetap tunduk pada kemauan mereka. Dari kenyataan yang ada, wajar jika sebagian orang mempertanyakan pergantian rejim pada pemilu 2009 : untuk apa pemilu dibuat bila kelak yang berkuasa bukan kader partai melainkan antek-antek asing ?
Soal kegusaran terhadap penguasa modal asing juga sempat disuarakan oleh cendikiawan, sebut saja Prof. Dr. Jalaluddin Rakhmat. menurutnya tren yang terjadi dewasa ini adalah pertarungan dari mereka yang memperoleh fasilitas besar-besaran versi mereka yang tersingkirkan. Indonesia sedang mengalami penguasaan perusahaan asing kapitalis internasional (Multinasional Company) yang berkolusi (bekerjasama) dengan pengusaha non pribumi dan mengandeng pemangku kebijakan. "Inilah wujud penguasaan segelintir elit pada ekonomi nasional" katanya.
Pria yang akrab dipanggil Kang Jalal ini mengambil contoh perusahaan multinasional Perancis Carrefour. Menurutnya , pada negeri asalnya Carrefour memiliki gerak yang terbatas. Ia tidak boleh masuk dalam perekonomian sampai pedesaan. tetapi Indonesia berlaku sebaliknya. Carrefour dibiarkan masuk sampai kepelosok-pelosok desa/kampung dan pemukiman kumuh warga. Sehingga menyapu perushaan lokal yang ada. Dulu, bisnis ritel Indonesia dihuni oleh nama besar seperti Golden Truly dan Hero. Lahirlah Hypermarket bernama Giant. "Kalau anda berjalan pada daerah kiaracondong Bandung, dan itu adalah daerah miskin, ternyata ada tiga buah mall besar. Memang mereka tidak laku, tetapi bukan berarti pengusaha kecil tambah makmur tetap saja tergilas." terang kang Jalal.
Sekedar info, kanibalisasi pasar terjadi juga saat pasar tradisional memakan mall besar. Ambil contoh pasar Jatinegara Jakarta Timur. Pertanyaannya apakah itu bisa menjadi acuan ? Kang Jalal mengambil contoh ain dalam pengelolaan tambang yaitu Freeport dan Blok Natuna. Itulah salah satu pilar kekuasaan asing di Indonesia. Pemilik modal menggunakan hasil bumi Indonesia untuk memperkaya diri sendiri saja. Sementara esekutif dan legislatif lebih memilih mensahkan produk undang-undang yang peduli pada kepentingan pemilik modal. Lihat saja produk UU yang mereka hasilkan seperti ; UU Migas, UU Privatisasi Air, Pendidikan, Pertanahan, dan terakhir UU Pelabuhan. "Makanya, bukan cuma eksekutif, legislatifpun butuh diawasi rakyat." tandas Kang Jalal.
disarikan dari : Majalah EXPAND, edisi 16 Februari - 02 Maret 2009 hal 47 - 48.
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar