Keputusan pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan, yang meneruskan pengobatan massal filariasis, menuai reaksi dari sejumlah kalangan. Mereka meminta pemerintah tidak buru-buru melanjutkan hal tersebut hingga ada kejelasan penyebab kematian warga Majalaya, Kabupaten Bandung usai meminum obat antifilariasis.
''Rakyat jangan cuma dijadikan sebagai objek, tapi jadikanlah (rakyat) sebagai subjek,'' tegas Ketua Umum Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), yang juga Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, saat ditemui di Jakarta, Kamis (19/11) malam.
Menurut Siti, kematian sembilan warga Majalaya, Kabupaten Bandung, setelah mengikuti pengobatan massal filariasis, harus mendapat perhatian yang serius. Penyelidikan yang dilakukan harus dapat mengungkap penyebab pasti kematian.
''Jangan seenaknya saja mengatakan bahwa korban meninggal karena penyakit jantung. Itu harus dibuktikan dengan otopsi,'' tandas Siti.
Siti mengatakan, sebelum mengikuti pengobatan massal, masyarakat seharusnya diberikan informasi terlebih dahulu mengenai obat yang akan diminum. Tak hanya indikasi dari obat, namun kontra indikasi maupun efek samping obat juga harus diketahui masyarakat secara jelas.
Siti mengakui, petugas di lapangan tidak bisa sepenuhnya disalahkan dalam peristiwa tersebut. Menurut dia, petugas di lapangan hanya mengikuti perintah dari pimpinan yang ada di atasnya saja. Karena itu, dibutuhkan adanya standar operasional prosedur (SOP) agar petugas di lapangan paham mengenai tugas yang harus dilakukannya.
Lebih lanjut Siti menjelaskan, peristiwa yang menimpa warga Majalaya, dapat menghambat program pemerintah dalam bidang kesehatan. Pasalnya, masyarakat akan menjadi takut menerima program lain yang ditawarkan di masa mendatang. ''Masyarakat akan trauma dengan program-program kesehatan lain, seperti misalnya vaksinasi,'' kata Siti.
Seperti diberitakan, sembilan orang tewas dan 917 orang lainnya di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung harus dilarikan ke rumah sakit setelah meminum obat pencegahan filariasis. Pengobatan secara massal itu merupakan program yang dilakukan secara nasional dan masuk dalam salah satu program 100 hari pertama Menkes, Endang Rahayu Sedyaningsih. lis/ahi
Jumat, 20 November 2009 pukul 16:15:00
Postingan
