Privatisasi Politik

Oleh

Tutut Herlina

Jakarta – Pascapemilu legislatif, koalisi menjadi topik utama yang terus-menerus membanjiri publik di negeri ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersama Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menamai dirinya koalisi besar.

Sementara itu, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak memberikan nama khusus pada upaya penjajakan yang mereka lakukan. Di luar dua zig-zag partai-partai politik pemenang pemilu itu ada poros tengah yang yang diinisitori Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Meski saling menghujat, dagangan dari koalisi ini sama, “memperjuangkan kepentingan rakyat”. Caranya dengan memperkuat kabinet dan juga parlementer.

Benarkah demikian? Para tokoh politik memang terus-menerus berusaha meyakinkan rakyat bahwa apa yang mereka lakukan demi kesejahteraan rakyat. Mereka juga terus-menerus menjanjikan upaya perubahan. Namun, tenyata gejala tidak sama dengan hakikat. Janji tidak sama dengan yang dilakukan.

Lihat saja, para calon anggota legislatif (caleg) yang sudah terbukti tidak mendapatkan suara terbanyak tetap berusaha membeli suara dari calon lain supaya bisa duduk sebagai anggota dewan. Harga persuara berkisar antara Rp 20.000-25.000.

Saat ini, aktivis yang gagal menjadi anggota dewan pun sibuk mencari dana untuk mengembalikan utang. Caranya, dengan menjadi tim sukses para calon presiden (capres).

Lihat juga bagaimana tindak-tanduk para elite politik di Partai Golkar. Meskipun hasil rapat pimpinan (rapimnas) khusus memutuskan Ketua Umumnya, Jusuf Kalla menjadi capres, keputusan itu mendadak ditentang kembali oleh sejumlah elite di partai itu. Bahkan, mereka tak segan-segan menjilat ludah sendiri..

Aburizal Bakri dan Muladi menginginkan kembali berkoalisi dengan Partai Demokrat. Upaya “mendongkel” Kalla itu pun ditengarai sarat dengan posisi-posisi yang akan didapatkan para elite itu dalam kabinet Susilo Bambang Yudhoyono.

Di sisi lain, mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung juga melakukan zig-zag tersendiri. Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang tadinya mendeklarasikan dirinya sebagai capres, bisa dengan mudah “rela” duduk sebagai calon wakil presiden (cawapres).. Baru-baru ini, ketika tingkat elektabilitas Ketua Umum Megawati Soekarnoputri diragukan dapat menyaingi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Yudhoyono, muncul keinginan memasangkan Prabowo dengan putri Mega, Puan Maharani. Padahal, hasil rapimnas PDIP sebelumnya menegaskan Megawati sebagai capres tunggal dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Kepentingan Segelintir Elite

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mencoba membangun koalisi dengan Partai Demokrat pun juga sudah menetapkan pos-pos kabinet sejak dini, sebagai bagian dari tawar menawar.

Pada kenyataannya, pertemuan demi pertemuan antara tokoh politik yang ramai-ramai diberitakan selama ini sebenarnya tak lebih dari upaya untuk memenangkan kepentingan pribadi-pribadi. Mereka bahkan menggeser makna politik yang sejati. Demi kepentingan pribadinya, politik yang seharusnya menjadi arena publik digeser menjadi kepentingan privat. Politik pun tak lagi menjadi urusan nilai, tetapi telah disulap menjadi urusan komersial.

Politik tak lagi bicara tentang untung dan rugi bagi rakyat, tapi hanya menjadi urusan harga-harga. Atau singkatnya, berapa harga si A dan berapa harga si B. Bisa pula, berapa harga partai A dan berapa harga partai B.

Oleh karena itu, tak aneh jika koalisi saat ini pun sepertinya mengalami jalan buntu. Koalisi bukan berdasarkan kesamaan program melainkan berbasiskan semangat emosional para pihak yang ingin mencapai kekuasaan. Turun posisi pun tak masalah sepanjang masih mendapatkan kekuasaan. Mengenai fenomena seperti ini, tokoh revolusi Rusia Vladimir Lenin menyebutkan sebagai kepanikan orang-orang di pinggir jurang yang mulai kehilangan nalar.

Maka, naif mempercayai bahwa mereka akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Bagaimanapun juga, aksi akan membentuk watak dan juga moral. Penguasa yang selalu melandaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat tentu saja akan memiliki watak yang anti pada perjuangan rakyat. Ujung-ujungnya, kebijakan dan produk undang-undang yang pro rakyat pun akan jauh panggang dari api. Yang ada hanyalah kepentingan dan produk hukum yang berguna untuk kepentingan pribadi atau paling banter kepentingan segelintir elite.