Pernyataan Pers PETISI 28

Aspirasi Rakyat "Angket Sandal Century" Dibajak, Gerakan Politik adalah Keharusan.

Tuduhan dan ketakutan presiden SBY bahwa gerakan sosial memperingati hari anti korupsi se-dunia pada tanggal 9 desember 2009 akan ditumpangi oleh gerakan politik adalah sebuah tuduhan yang sangat faktual dan dan tepat. Gerakan politik untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa, terutama membongkar skandal uang rakyat Rp 6,7 T adalah sebuah keharusan untuk ditempuh oleh mahasiswa, pemuda, intelektual, tokoh agama dan rakyat jelata. Sebuah keharusan menempuh gerakan politik parlemen jalanan lantaran hampir semua institusi negara, esekutif, legislatif dan yudikatif sudah tidak lagi lagi dipercaya. Hampir semua lembaga tinggi negara telah dibajak oleh para penumpang gelap yang bernama "Buaya Markus".

"Gerakan politik untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa, terutama membongkar skandal uang rakyat Rp 6,7 T adalah sebuah keharusan untuk ditempuh oleh mahasiswa, pemuda, intelektual, tokoh agama dan rakyat jelata"

Hak angket DPR soal skandal Century adalah aspirasi rakyat yang telah diperjuangkan berhari-hari melalui gerakan parlemen jalanan maupun melalui opini yang disuarakan di berbagai media massa (cetak dan elektronik) dan dunia maya. Namun, aspirasi hak angket tersebut telah dibajak secara sistematis oleh anggota DPR dari partai koalisi KIB. pembajakan tersebut telah dengan sukses Idrus Marham, Sekjend Partai Golkar yang diduga sangat akrab dengan keluarga cikeas, sebagai ketua pansus. Ujung dari angket century tersebut sudah sangat terang benderang, mengikuti skenario angket BBM, yang berakhir dengan aborsi politik, mengubur aspirasi rakyat dan mengamankan kepentingan politik presiden SBY.

"Wapres JK yang saat itu sebagai pejabat presiden, bahkan berkali-kali mengtakan bahwa kebijakan pengucuran dana Rp 6,7 T tersebut adalah perampokan, menyalahi prosedur dan diluar persetujuannya sebagai pejabat presiden."

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan audit terhadap kebijakan pengucuran uang rakyat Rp 6,7 T untuk Bank Century, yang kesimpulannya terjadi "penyalahgunaan wewenang kekuasaan" yang dilakukan oleh pemerintah. BPK adalah lembaga tinggi negara yang audit-nya harus ditaati dan ditempatkan setara dengan fatwa MA maupun keputusan politik DPR dan Presiden. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan telah mengatakan bahwa keputusan pengucuran dana Rp 6,7 T bukan keputusan dirinya secara pribadi, tapi kebijakan pemerintah yang dilakukan atas sepengetahuan dan sepertujuan presiden SBY. Wapres JK yang saat itu sebagai pejabat presiden, bahkan berkali-kali mengatakan bahwa kebijakan pengucuran dana Rp 6,7 T tersebut adalah perampokan, menyalahi prosedur dan diluar persetujuannya sebagai pejabat presiden. jadi, sangat jelas kebijakan tersebut adalah kebijakan presiden SBY sebagai kepala pemerintah yang dilakukan oleh menkeu dan Gubernur BI saat itu Boediono.

Aksi massa damai 9 Desember 2009 adalah gerakan moral yang bertujuan politik, yaitu untuk membongkar skandal uang rakyat Rp 6,7 T. Mengusut, mengadili dan memberhentikan semua pejabat negara yang terlibat dalam skandal tersebut.

Jakarta, 06 Desember 2009
Dibacakan di Doekoen Coffee - Pancoran Jaksel